Link Slot : slot depo 5k
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi keberadaan personel TNI di lingkungan Kejaksaan Agung dengan kritis. Ia meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan dan dasar hukum di balik pelibatan TNI dalam pengamanan institusi penegak hukum tersebut.
Puan menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri agenda kerja di Jakarta. Ia menyebut bahwa kehadiran TNI dalam urusan internal Kejaksaan bukan hal biasa dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. “Kalau TNI ikut mengamankan Kejaksaan, publik berhak tahu kenapa dan atas dasar apa. Harus ada alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Puan di hadapan wartawan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga batas antara fungsi militer dan sipil. Menurutnya, TNI memiliki tugas utama menjaga pertahanan negara, sedangkan urusan penegakan hukum dan kejaksaan masuk dalam domain sipil. Jika kedua institusi tersebut mulai tumpang tindih, ia khawatir publik akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan demokrasi.
Puan mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung, agar segera memberi klarifikasi. Ia menegaskan bahwa DPR akan ikut mengawasi situasi ini dan siap memanggil pihak-pihak terkait bila diperlukan.
Sejauh ini, pihak Kejaksaan belum memberikan keterangan resmi terkait peran TNI di lingkungan kerja mereka. Namun, sejumlah pengamat menilai langkah tersebut berkaitan dengan pengamanan terhadap isu-isu sensitif, termasuk kasus korupsi besar yang tengah ditangani.
Puan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa stabilitas demokrasi bergantung pada keterbukaan informasi dan kejelasan wewenang antar-lembaga. Ia berharap semua pihak menjaga profesionalisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.